Sri Mulyani Tak Terima Dituduh Pelit, Begini Tanggapannya!
Sri Mulyani Tak Terima Dituduh – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, yang menyebutnya sebagai bendahara negara “yang pelit” dalam hal pemberian anggaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Enggartiasto dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, yang digelar di JCC, Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Dalam forum tersebut, Enggartiasto menyatakan bahwa kebijakan Sri Mulyani terkait anggaran sering dianggap terlalu ketat dan terkesan membatasi alokasi dana di berbagai sektor. Namun, Sri Mulyani tidak tinggal diam dan memberikan respons tegas terkait tudingan tersebut.
Mantan Mendag Enggar: Sri Mulyani Sangat Ketat dalam Alokasi Anggaran
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita berbagi pengalamannya selama menjabat sebagai Mendag, di mana ia mengaku kesulitan dalam mendapatkan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Enggar mengungkapkan bahwa Sri Mulyani adalah sosok yang sangat tegas dan ketat dalam hal menghitung pengeluaran negara. Kebijakan anggaran yang sangat selektif membuat Enggar harus berhadapan dengan tantangan besar saat mengajukan alokasi dana untuk sektor perdagangan.
Namun, di balik tantangan tersebut, Enggar memahami alasan di balik ketegasan Sri Mulyani. “Jika Menkeu tidak tegas, APBN bisa jebol,” ungkap Enggar. Menurutnya, ketegasan Sri Mulyani dalam menjaga anggaran negara sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan nasional dan menghindari pemborosan yang dapat membahayakan perekonomian.
Enggar: Sri Mulyani Sangat Ketat, Tapi Demi Kebaikan APBN
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengakui bahwa Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara sangat ketat dalam mengelola anggaran negara. Ia bercerita, “Sebagai Bendahara Negara, ketat betul beliau. Beliau lebih memilih tidak disukai termasuk oleh koleganya yaitu saya sendiri, ya agak-agak sulit kepada Ibu Sri Mulyani karena setiap saya minta uang, sebelum saya bicara, beliau sudah menyatakan ‘tidak dulu’. Tetapi kita bisa bayangkan kalau Bendahara Negara mengiyakan semua, maka jebol lah APBN ini.”
Meski mengakui keketatan Sri Mulyani, Enggar menyadari bahwa ketegasan ini dilakukan demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil dan tidak “jebol”. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengalokasikan dana untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait pandangan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah bendahara negara yang “pelit”, melainkan seseorang yang selalu mendengarkan dengan baik setiap permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga (K/L).
“Kalau tadi Pak Enggar memberikan persepsi dan membangun reputasi bahwa Menteri Keuangan selalu bilang ‘tidak dulu’, padahal tidak begitu. Saya ini termasuk pendengar yang baik. Seluruh permintaan selalu saya dengarkan sehingga kemudian bisa didudukkan,” jelas Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa jika memang ada ruang fiskal, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan terhadap program-program yang dianggap solid dan layak dijalankan.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa sikap tegasnya terhadap anggaran bukan karena pelit, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dalam memastikan bahwa APBN digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.
Jaga APBN: Sri Mulyani Tepis Julukan “Mrs. No”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dirinya tidak layak dilabeli sebagai “Mrs. No” karena ketatnya pengelolaan anggaran negara. Ia menegaskan, jika kebijakan anggaran hanya mengandalkan penolakan, maka tidak akan ada pembangunan yang bisa dilakukan. “Kalau saya no, berarti tidak ada pembangunan dalam hal ini, buktinya ada. Jadi, ini masalah selektivitas dan kualitas. Tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semuanya menggunakan uang rakyat secara responsible,” ujar Sri Mulyani.
Selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani dan timnya berfokus menjaga pengeluaran APBN, karena APBN menjadi andalan utama untuk memitigasi dampak pandemi. Dalam upaya menjaga anggaran tetap bijak, Kementerian Keuangan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk menjaga komunikasi yang hati-hati, konstruktif, dan transparan dengan seluruh pelaku pasar dan masyarakat, termasuk para politisi. Sinergi ini dilakukan agar pemerintah bisa merancang strategi luar biasa guna menjaga penggunaan APBN yang efisien.
Sri Mulyani juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi. “Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali mampu melakukan konsolidasi fiskal pasca pandemi hanya dalam waktu dua tahun, itu tidak terjadi di banyak negara,” tegasnya.
Defisit APBN Capai Rp153,7 Triliun hingga Agustus 2024
Sri Mulyani juga memberikan penjelasan terkait defisit APBN yang mencapai Rp153,7 triliun hingga Agustus 2024, atau sekitar 0,68 persen dari PDB. Meski demikian, ia memastikan bahwa angka ini masih berada dalam target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yaitu sebesar 2,29 persen dari PDB.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2024, Sri Mulyani menekankan bahwa kinerja APBN secara keseluruhan masih menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan negara telah mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4 persen dari target, meskipun terdapat kontraksi 2,5 persen year-on-year pada pendapatan negara. Namun, ia menambahkan bahwa kontraksi ini semakin menurun jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Belanja Negara dan Surplus Keseimbangan Primer
Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.930,7 triliun atau 58,1 persen dari pagu. Menurut Sri Mulyani, percepatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh momen besar seperti Pemilu 2024 dan penyaluran bantuan sosial terkait dampak El Nino. “Pertumbuhan belanja negara masih sangat kuat, dengan peningkatan double digit hingga Agustus mencapai 15,3 persen dibanding tahun lalu,” tambahnya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer Indonesia hingga Agustus 2024 masih berada dalam posisi surplus sebesar Rp161,8 triliun, yang mencerminkan kinerja positif APBN tahun ini.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
