Kuota CPNS 2024 Minim untuk Fresh Graduate, Ini Masalahnya
Kuota CPNS 2024 Minim – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, kembali memberikan klarifikasi mengenai kuota CPNS 2024 yang diperuntukkan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Ia mengakui bahwa formasi untuk fresh graduate lebih sedikit dari kuota yang direncanakan, memicu kekhawatiran di kalangan pencari kerja muda yang berharap dapat berkarier di sektor pemerintahan.
Kuota Fresh Graduate CPNS 2024 Jauh dari Target
Pada awalnya, kuota untuk fresh graduate pada CPNS 2024 telah direncanakan sebanyak 600.000 formasi. Namun, dalam pelaksanaannya, hanya 250.407 formasi yang akhirnya dibuka. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun menyayangkan kondisi ini, mengingat kuota yang lebih besar sebelumnya sudah dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baru di sektor pemerintahan.
Kurangnya Koordinasi Sebabkan Kuota CPNS 2024 untuk Fresh Graduate Tidak Maksimal
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyesalkan minimnya pemanfaatan kuota CPNS 2024 untuk fresh graduate. Dari 600.000 formasi yang dianggarkan, hanya 249.000 yang berhasil dimanfaatkan. Anas mengungkapkan bahwa salah satu alasannya adalah kurangnya koordinasi di tingkat pemerintah daerah.
“Waktu rapat dengan PANRB, yang hadir hanya Kabid dari BKD. Jadi kadang BKD tidak paham, tidak menyampaikan informasi ke asisten, dan akhirnya bupati tidak tahu. Apa yang terjadi? Mereka baru mengusulkan, tapi sudah tertutup,” ujar Anas dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Anas juga berkelakar bahwa pengadaan ASN seolah kurang menarik perhatian kepala daerah dibandingkan proyek pembangunan seperti jembatan dan jalan. “Kalau pengadaan ASN seolah tidak menarik, tapi kalau pengadaan jembatan dan jalan, kepala dinas semua datang,” tambahnya.
Menpan RB Temukan Anggaran Terbuang untuk Modus Perjalanan Dinas
Selain itu, Anas juga menyoroti masalah anggaran di instansi pemerintah, di mana masih banyak dana yang terbuang untuk hal-hal yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas. Menurutnya, anggaran harus berbasis pada kinerja dan dampak, bukan sekadar alokasi merata ke seluruh dinas.
Anas mencontohkan, anggaran untuk penanganan stunting masih banyak digunakan untuk hal yang tidak sesuai, seperti perjalanan dinas atau pembangunan pagar puskesmas. “Judulnya stunting tapi separuhnya untuk perjalanan dinas, studi banding tentang penanganan stunting. Ini enggak boleh lagi,” tegas Anas.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
